Penataan OPD, Momentum Strategis Bupati Menata Personil

536

Momentum pergantian Bupati  dan perintah UU Pemda serta amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus disikapi sebagai momentum strategis di awal masa kepemimpinan Bupati Paser periode 2016-2021 dengan mengevaluasi, mengkaji dan menata ulang OPD yang ada saat ini dan personil yang mengisi struktur OPD tersebut. Hal ini Pemerhati politik, hukum dan kebijakan publik, Kabupaten Paser disampaikan Syamsir Artha, saat berbincang dengan pwipaser.com.

Menurutnya, Penataan OPD Paser Jilid I terjadi pada Tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan OPD, dan  PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemrop dan Pemkab/Kota. Dari amanat kedua PP ini ini ditetapkan Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemkab Paser, dan empat buah perda OPD, yakni Perda Nomor 20 s.d Perda Nomor 23 Tahun 2008.

“Melalui keempat perda ini  dibentuk 12 Dinas Daerah (dari 18 dinas yang dimungkinkan berdasarkan hasil skoring), 13 Lemtekda (dari 12 yang dimungkinkan berdasarkan skoring, tidak termasuk  Inspektorat, Bappeda, BKD, Satpol PP dan RSUD yag wajib dibentuk) ditambah BPPD karena perintah/amanat UU Penanggulangan Bencana, selain itu ditetapkan kembali Sekretariat Daerah (Setda) dengan 3 Asisten Sekda, 9 Bagian dan 5 jabatan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD (Setwan), Kecamatan dan Kelurahan,”bebernya, Jumat (23/12).

Dalam perkembangan selanjutnya dalam kurun antara Tahun 2010 s.d 2014,  lanjut Syamsir, dilakukan pembentukan ( pemekaran) lima dinas baru dan peningkatan eselonisasi” OPD Lemtekda,  penambahan satu Asisten Sekda (Asisen II dimekarkan), dan penambahan UPT dan UPTLTD, disamping peningatan eselonisasi tiga kantor menjadi Badan. Pemekaran ( peningkatan status) apabila ukuran normatifnya adalah  kriteria beban kerja, jenis, sifat dan permasalahanmya, maka sangat tepat dan byektif untuk BPMPD yang semula Kantor PMD, sedangkan pemekaran dinda yang lain dan peningkatan status (eselonisasi) lemtekda per;u dikaji ulang uregensi dan kemendesakannya.

“Momentum yang ”ditunggu-tunggu” adalah  mutasi dan pelantikan  pejabat struktural yang akan mengisi struktur masing-masing OPD. Dalam konteks ini, Bupati Paser hendaknya mengoptimalkan tugas dan fungsi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yang sekarang diketuai oleh Sekretaris Daerah (yang baru) A.S. Fathurahman,”beber Syamsir.

Espektasi Bupati Paser, DPRD, Masyarakat dan terutama ASN/PNS di Paser yang dialamatkan kepada Ketua Baperjakat,  sambung Syamsir harus dijawab dan dibuktikan dengan kerja-nyata, dan salah satu ukurannya adalah menata personil dalam mutasi dan pengisian jabatan pasca penataan OPD ini. Dimana dalam hal ini, Ketua Baperjakat harus mampu  membuktikan kinerjanya jauh lebih baik, lebih bisa dipertanggunjawabkan daripada pejabat sebelumnya.

“Dalam merancang, menyusun, menempatkan personil yang tepat pada posisi yang tepat (the right man in the right position), menjadi tantangan,dengan lebih mengutamakan imparsialitas/impersonal dan menafikan hal-hal yang bernuansa sekat-sekat  ragmentasi antara lain berdasarkan kesamaan almamater, kedekatan personal atau kesamaan minat,”ujarnya. #Susianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.