Satgas Untuk Bantu Pemkab Tertibkan dan Sosialisasikan Larangan Penggunaan Pukat Hela

467

Kapolres Paser AKBP Dudy Iskandar,SIK mengusulkan dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan sejumlah instansi dengan tujuan bisa fokus terhadap pengawasan dan menertibkan penggunaan alat tangkap ikan di kalangan nelayan. Dengan adanya satgas, keluhan masyarakat terhadap banyaknya nelayan yang masih menggunakan pukat hela atau pukat tarik bisa tertangani dengan baik.

“Sejauh ini Satuan Polisi Air kami selain rutin patroli, juga melakukan sosialisasi tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan Pukat hela atau pukat tarik, ke sejumlah kapal nelayan yang melaut dan kebetulan berpapasan dengan patroli Polair,”ujar Kapolres saat berbincang dengan pwipaser.com

Dengan terbentuknya Satgas, sambung Kapolres Dudy Iskandar, semua pihak terkait bisa bersinergi terutama dalam melakukan patroli dalam membantu pemerintah daerah mensosialisasikan larangan penggunaan pukat hela, yang bisa mengancam ekosistem laut.

“Peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan, sangat diperlukan, karena sinergi yang solid dengan warga, dalam upaya mewujudkan perairan Paser kondusif,”ujar Kapolres.

Selain itu, Kapolres mengingatkan dinas terkait untuk bisa segera menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi nelayan yang ingin mengganti dengan alat tangkap yang diijinkan Negara, sehingga kondisi perairan di wilayah Paser bisa kondusif.

Seperti diketahui, berdasarkan data rekam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser ada sedikitnya 313 nelayan di Muara Telake, Muara Paser, Harapan Baru, Pondong dan Paser Mayang yang masih menggunakan pukat hela atau pukat tarik, dengan rincian 240 nelayan di Muara Telake, 46 unit di Harapan Baru, 25 unit di Muara Paser, sementara untuk di Desa Pondong dan Paser Mayang masing-masing satu unit.

Dan larangan penggunaan alat tangkap pukat hela sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 02 Tahun 2015 dan seharusnya sudah diterapkan pada Juni 2016. Namun, Kementerian Perikanan dan Kelautan menetapkan penundaan hingga Desember 2017.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.