Aksi Unjuk Rasa, Refleksi Tersumbatnya Komunikasi Politik dan Dialog Publik

523

Oleh. Syamsir Artha 
(Pemerhati Kebijakan Publik/Aktiis Civil Society)

Salah satu syarat atau yang harus dikuasai seorang politikus (bentuk jamak dari politisi) apakah dia sebagai pemimpin eksekutif, pemimpin legilsatif, pemimpin parpol termasuk politisi sebagai legislator di semua jenjang adalah “kemampuan berkomunikasi politik”

Kaitan antara kemampuan berkomunikasi politik, dan komitmen membangun dialog publik merupakan suatu keniscayaan, yang apabila diabaikan salah satunya akan memicu aksi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh warga masyarakat sesungguhnya adalah refelsi dari :

  1. Kekecewaan/ketidakpuasan masyarakat kepada penyelenggara negara/pemerintahan, atas apa yang seharusnya/tidak seharusnya dilakukan, sepanjang hal itu menjadi tanggung jawab dan wewenang yang diamanahkan kepadanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sumpah jabatan sertaterindikasi dn komitmen/janji politiknya;
  2. Tersumbatnya/tidak berjalannya komunikasi politik yang baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan/ketidakefektifan melakukan komunikasi politik atau tidak disediakan ruang publik untuk berdialog (berinteraksi langsung), yang dilakukan lebh dominan berupa monolog atau dialog yang tidak membahas secara tuntas persoalan mendadar yang menjadi tuntutan masyarakat;;
  3. Kurang/rendahniya sensitfitas atas kondisi lingkungan dan keluhan masyarakat atas tersedianya prasarana dan sarana publik;
  4. Berkembangnya sikap pragmatsme di kalangan penyelengarara pemerintahan yang terindikasi alui rendahnya akuntailitas terhadap tupoksi institusinya, dan meningkatnya sikap apatisme dari sebagian apararur terhadap profesinya, karena jaminan pemberian penghargaan atas sebuah prestasi kerja (reward ).bersamaan dengan itu penjatuhan hukuman/sanksi (punishment) tidak dilaksanakan/tidak ditegakkan.

Aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh warga masyarakat/ kelompok masyarakat secara yurldis formal dan legal dijamin berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Sedangkan dari kacamata politis dan sosiologis unjuk rasa ini merupakan cerminan (refleksi) atas beberapa kondisi obyektf sbb:

  1. Bentuk kekecewaan/ketidakpuasan kepada penyelenggara negara/pemerintahan atas apa yang seharusnya/tidak seharnsya dilakukan;
  2. Tersumbatnya//tidak berjalannya komunikasi politik yang baik yang disebabkan
    oleh ketidakmampuan melakukan komunikasi politik atau tidak disediakan
    ruang publik utuk berdialog;
  3. Rendahniya sensitfitas atas  kondisi lingkungan dan keluhan/ pengaduan masyarakat atas tersedianya p arasarana dan sarana publik, yang tidak dikelola dan mendapat tanggapan semestinya.

 

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.